Politik

Sangat disesalkan jika AKD fraksi PKPI diparipurnakan oleh DPRD Nisel

PEMERHATI HUKUM: DPK PKPI NIAS SELATAN MASIH YANG LAMA

APRIL ELI WAU | Sabtu, 03 Juni 2017 - 00:03:09 WIB | dibaca: 403 pembaca

Foto: HASAZIDUHU MOHO,SH.,MH

Telukdalam, Globalnias.com

Menyikapi dinamika DPK PKP Indonesia di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Salah seorang Pemerhati Hukum di Nias Selatan prihatin dengan situasi Dualisme Kepemimpinan dalam tubuh Partai Politik tersebut.

Pada Jumat 02 Juni 2017, pukul 19:00 Wib, bertempat di Kampus STIH Nias Selatan (Telukdalam), HASAZIDUHU MOHO,SH.,MH berpendapat:

Ø Bahwa benar, saya sedikit mengikuti perkembangan tentang adanya kepengurusan ganda pada Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Nias Selatan, yaitu antara Ibu Yohana Duha (Ketua) dan Ibu Yaribae Laia, S.Pd (Sekretaris) dengan Bapak Yurisman Laia (Ketua) dan Bapak Serius Halu (Sekretaris);

Ø Yang saya dengar, persoalan dimaksud muncul sebagai reaksi adanya pergantian kepemimpinantingkat Nasional, dimana setelah Bapak Sutiyoso tidak lagi sebagai Ketua Umum DPN PKP Indonesia, Bapak Irsan Noor Ketua Umum dan Bapak Samuel Samson menjadi Sekretaris Jenderal;

Ø Dalam perjalanan berikutnya, Bapak Irsan Noor bersama Sekretaris IV, melakukan perubahan susunan kepengurusan tingkat Provinsi termasuk Sumatera Utara, tanpa melalui mekanisme organisai DPN PKP Indonesia (jadi ini internal PKP Indonesia);

Ø Bahwa atas kejadian itu (padahal PKP Indonesia di Provinsi Sumatera Utara termasuk Partai yang cukup berhasil mengusung para kadernya menjadi Anggota Dewan), para unsur pimpinan DPN PKP Indonesia mengambil sikap (Pleno) untuk melakukan pergantian Ketua Umum atas nama Bapak Irsan Noor menjadi Bapak Haris Sudarno.

Ø Setelah kejadian itu, Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Surat yang menegaskan bahwa Bapak Haris Sudarno menjadi Pjs. Ketua Umum sampai terbentuknya kepengurusan definitif sesuai AD/ART PKP Indonesia;

Ø Setelah Bapak Hari Sudarno menjadi Pjs. Ketua Umum, kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP PKP Indonesia) Ketua diteguhkan kemballi yaitu Bapak Haryanto, SH dan Sekretaris Ibu Dra. F. Adla Hasibuan, selanjutnya Bapak Haryanto, SH dan Sekretari Ibu Dra. F. Adla Hasibuan menerbitkan Surat Keputusan tentang susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP PKI Indonesia), Kabupaten Nias Selatan atas nama Ibu Yohana Duha sebagai Ketua dan Sekretaris Ibu Yaribae Laia, S.Pd;

Ø Namun demikian, terakhir yang saya dengar adalah Menteri Hukum dan HAM RI telah mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional (DPN PKP Indonesia), dimana yang menjadi Ketua Umum DPN PKP Indonesia adalah Bapak Prof. Dr. A.M. Hendropriyono, S.T., SH., MH, selanjutnya berdampak sampai tingkat Kabupaten termasuk Nias Selatan dimana Bapak Yurisman Laia sebagai Ketua dan Serius Halu sebagai Sekretaris;

Ø Terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dimaksud, oleh pengurus pusat yang lama mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dan saat ini masih belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang ada baru sebatas Penetapan (Putusan Sela) yang muatannya menunda pelaksanaan tentang Pengesahan Perubahan SusunanPersonalia DPN PKP Indonesia Periode 2016 – 2021;

Ø Menurut saya, dan karena atas Penetapan PTUN Jakarta dimaksud, maka sesuai dengan UU. No. Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sepanjang masih terjadi perselisihan (sengketa) tentang kepengurusan dan belum ada kepengurusan yang definitif, maka kepengurusan yang lama adalah kepengurusan yang sah kecuali ditentukan lain;

Ø Bahwa yang tidak kalah penting adalah saya juga mendengar ada Surat Menteri Hukum dan Ham tentang Penjelasan Kepengurusan DPN PKP Indonesia tertanggal 02 Juni 2017 yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Nias Selatan yang menegaskan bahwa kepengurusan DPN PKP Indonesia atas nama Ketua Umum Prof. Dr. A.M. Hendropriyono, SH,. MH, saat ini sedang berproses di PTUN Jakarta dan belum berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde);

Ø Dengan dan atas dasar itu, maka jika ada hasil paripurna yang mengesahkan tentang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi PKPI DPRD Kabupaten Nias Selatan adalah patut disesalkan dan tidak berdasar hukum (paling tidak sampai dengan adanya putusan PTUN Jakarta) dan/atau dengan kata lain DPRD Nias Selatan memparipurnakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi PKPI DPRD Kabupaten Nias Selatan yang kepengurusannya belum sah secara hukum (karena masih berproses di PTUN Jakarta);

Ø Selanjutnya, secara pribadi saya mau mengatakan bahwa PKP Indonesia adalah aset bangsa dan telah banyak untuk negeri dan daerah ini. Dinamika yang sedang terjadi adalah sebuah media refleksi yang penting dan strategis untuk masa datang untuk lebih mengedepankan kepentingan yang lebih luas ketimbang kepentingan sesaat, pungkas Hasaziduhu Moho pada saat dikonfirmasi Globalnias.com di kantor STIH Nias Selatan.

(April Eli Wau)











Komentar Via Website : 5
Obat Pembengkakan Prostat Herbal
03 Juni 2017 - 09:25:11 WIB
Informasinya menarik sekali ... sangat menarik untuk disimak dan dibaca.
Masker Wajah Putih Telur
07 Juni 2017 - 11:40:40 WIB
Jual QNc jelly gamat di jakarta > http://ow.ly/J3zn30cnGOd
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)